Penjual sedang beristirahat saat menunggu pembeli di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Jakarta, IDNPost.id – Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia pada Agustus 2025 mencatatkan angka terendah dalam tiga tahun terakhir.
Tren penurunan ini dinilai menjadi sinyal bahaya bagi perekonomian nasional yang selama ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut penurunan ini sebagai "alarm kebakaran" yang tak boleh diabaikan.
"Bagi ekonomi yang 54 persen PDB-nya ditopang konsumsi rumah tangga, penurunan IKK adalah alarm kebakaran. Semakin lama dibiarkan, semakin besar potensi kerusakan," ujar Achmad dalam keterangannya, Kamis (11/9).
Achmad menilai bahwa kekhawatiran utama masyarakat saat ini bukan semata-mata pada kenaikan harga barang, melainkan pada ketidakpastian pendapatan.
Persepsi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja disebut terus memburuk, membuat mereka menahan belanja dan memilih untuk menabung sebagai langkah berjaga-jaga.
Konsumsi Melemah, Dampak Domino ke Sektor Usaha
Lebih lanjut, Achmad mengibaratkan perekonomian Indonesia sebagai mobil dengan dua mesin utama: konsumsi dan investasi. Menurutnya, saat IKK melemah, itu tandanya "tangki bahan bakar" pada mesin konsumsi mulai kosong.
"Dalam bahasa sederhana, turunnya IKK adalah 'psikologi dompet' yang berubah dari mode belanja ke mode bertahan," jelas Achmad.
Dampak dari perubahan psikologis ini, lanjutnya, bisa dirasakan secara luas. Sektor ritel mulai melemah, pabrikan menunda produksi, jasa logistik melambat, dan bahkan perbankan mulai memperketat kredit konsumsi.
Tiga Langkah Strategis Atasi Krisis Keyakinan Konsumen
Untuk mencegah penurunan ini berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih serius, Achmad menyarankan agar pemerintah mengambil langkah cepat dan terarah. Ia menekankan bahwa waktu menjadi kunci dalam merespons penurunan IKK ini.
Berikut tiga langkah kebijakan yang ia rekomendasikan:
- Percepat Bantuan Sosial
Pemerintah diminta segera menjaga daya beli masyarakat melalui percepatan penyaluran bantuan sosial.
"Timing lebih penting daripada besaran. Obat manjur tak berguna jika datang terlambat," tegas Achmad.
- Ciptakan Lapangan Kerja Nyata
Dalam jangka pendek (3–12 bulan ke depan), pemerintah perlu mendorong perluasan program padat karya, mempercepat proyek infrastruktur lokal, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor padat karya untuk merekrut tenaga kerja.
- Teguhkan Ekspektasi Masyarakat
Achmad juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Ia meminta agar pemerintah konsisten dan fokus pada dua hal utama: penciptaan lapangan kerja dan kestabilan harga pangan.
"Pemerintah perlu memberi sinyal jelas bahwa fokus utama adalah pekerjaan dan harga pangan. Ini harus didukung dengan eksekusi yang rapi, regulasi yang tidak berubah-ubah, dan koordinasi pusat-daerah yang kuat," tambahnya.
Waspada, Bukan Panik
Meski situasi saat ini cukup mengkhawatirkan, Achmad menegaskan bahwa kepanikan bukanlah solusi. Sebaliknya, dibutuhkan kewaspadaan tinggi dan langkah nyata agar kepercayaan masyarakat bisa kembali pulih.
"Kita tidak perlu panik, tetapi harus waspada dan bertindak," pungkasnya.
