IDN Post.id - Tindakan intimidasi terhadap jurnalis kembali mencoreng kebebasan pers di Sumatera Utara.
Kali ini, intimidasi diduga dilakukan oleh oknum yang disebut-sebut dekat dengan Bupati Langkat, usai pemberitaan terkait dugaan perusakan kawasan hutan di Desa Lau Damak, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.
Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa intimidasi terhadap jurnalis merupakan bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan pers yang telah dijamin oleh konstitusi.
“Intimidasi ini adalah bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan, sekaligus bentuk pembiaran terhadap kejahatan lingkungan. Ini tidak bisa ditolerir,” tegas Rahim dalam keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).
Rahim menyebut, dugaan keterlibatan orang dekat Bupati Langkat menjadi alarm serius bagi masa depan jurnalisme investigatif, terutama dalam isu-isu krusial seperti perusakan lingkungan dan pembalakan liar.
Lawan Institute, lanjutnya, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sumut, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera turun tangan.
“Jangan sampai masalah ini menguap begitu saja. Jurnalis harus dilindungi, bukan diintimidasi. Dan publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan Langkat yang menjadi paru-paru Sumatera Utara,” ujar Rahim.
Rahim menyoroti pentingnya peran wartawan dalam mengungkap praktik ilegal, termasuk dugaan korupsi dan perusakan alam. Namun sayangnya, keberanian tersebut kerap dibalas dengan tekanan dan ancaman.
Lebih lanjut, Rahim menilai dugaan penggunaan nama Bupati Langkat untuk melegitimasi aksi ilegal di kawasan hutan produksi terbatas sebagai tindakan manipulatif yang harus segera diungkap.
“Oknum-oknum ini bisa saja jual nama Bupati. Padahal mungkin ada aktor besar di balik ini semua. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas siapa dalang sebenarnya,” tandasnya.
Sebagai mantan Kabid Kominfo Badko HMI Sumut 2021–2023, Rahim turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi sipil, komunitas jurnalis, hingga akademisi untuk bersatu dan bersolidaritas dalam melawan intimidasi serta memperjuangkan transparansi dan keadilan lingkungan.
“Ini bukan sekadar soal jurnalis. Ini soal keberanian mengungkap kebenaran dan menjaga demokrasi. Kita tidak boleh diam,” pungkasnya.
“Intimidasi ini adalah bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan, sekaligus bentuk pembiaran terhadap kejahatan lingkungan. Ini tidak bisa ditolerir,” tegas Rahim dalam keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).
Rahim menyebut, dugaan keterlibatan orang dekat Bupati Langkat menjadi alarm serius bagi masa depan jurnalisme investigatif, terutama dalam isu-isu krusial seperti perusakan lingkungan dan pembalakan liar.
Lawan Institute, lanjutnya, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Sumut, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera turun tangan.
“Jangan sampai masalah ini menguap begitu saja. Jurnalis harus dilindungi, bukan diintimidasi. Dan publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan Langkat yang menjadi paru-paru Sumatera Utara,” ujar Rahim.
Rahim menyoroti pentingnya peran wartawan dalam mengungkap praktik ilegal, termasuk dugaan korupsi dan perusakan alam. Namun sayangnya, keberanian tersebut kerap dibalas dengan tekanan dan ancaman.
Lebih lanjut, Rahim menilai dugaan penggunaan nama Bupati Langkat untuk melegitimasi aksi ilegal di kawasan hutan produksi terbatas sebagai tindakan manipulatif yang harus segera diungkap.
“Oknum-oknum ini bisa saja jual nama Bupati. Padahal mungkin ada aktor besar di balik ini semua. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas siapa dalang sebenarnya,” tandasnya.
Sebagai mantan Kabid Kominfo Badko HMI Sumut 2021–2023, Rahim turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi sipil, komunitas jurnalis, hingga akademisi untuk bersatu dan bersolidaritas dalam melawan intimidasi serta memperjuangkan transparansi dan keadilan lingkungan.
“Ini bukan sekadar soal jurnalis. Ini soal keberanian mengungkap kebenaran dan menjaga demokrasi. Kita tidak boleh diam,” pungkasnya.
