LANGKAT, IDNPost.id - Pemerintah Kabupaten Langkat kini berada dalam sorotan tajam publik setelah terungkapnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp242,4 miliar. Kondisi ini dibahas dalam rapat paripurna DPRD Langkat, Senin (7/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seribana Peranginangin.
Sidang tersebut akhirnya diskors hingga 25 Juli 2025 untuk pendalaman lebih lanjut, menyusul ketidaksesuaian antara besaran pendapatan dan pengeluaran daerah.
Berdasarkan dokumen resmi, pendapatan Pemkab Langkat tahun 2024 tercatat sebesar Rp2,529 triliun, sedangkan belanja daerah membengkak hingga Rp2,772 triliun.
Realisasi belanja dan transfer bahkan hampir menyentuh Rp2,645 triliun, atau 95,42% dari pagu anggaran. Selisih negatif dari neraca tersebut menimbulkan defisit sebesar Rp242.457.500.933.
Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan, Pemkab Langkat mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp245 miliar, namun harus mengeluarkan Rp3 miliar.
Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan, Pemkab Langkat mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp245 miliar, namun harus mengeluarkan Rp3 miliar.
Saldo kas daerah pada akhir tahun hanya tersisa Rp49,5 miliar, jumlah yang dinilai sangat minim untuk menopang roda pemerintahan.
Defisit anggaran ini terjadi di bawah kepemimpinan Pj Bupati Faisal Hasrimy, yang kini menjabat sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Smartboard Rp158 Juta Mangkrak, Pendidikan Jadi Korban
Salah satu proyek yang disorot sebagai penyebab membengkaknya pengeluaran adalah pengadaan mobiler dan smartboard dengan harga fantastis mencapai Rp.158 juta per unit.
Defisit anggaran ini terjadi di bawah kepemimpinan Pj Bupati Faisal Hasrimy, yang kini menjabat sebagai Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Smartboard Rp158 Juta Mangkrak, Pendidikan Jadi Korban
Salah satu proyek yang disorot sebagai penyebab membengkaknya pengeluaran adalah pengadaan mobiler dan smartboard dengan harga fantastis mencapai Rp.158 juta per unit.
Ironisnya, banyak perangkat ini yang kini mangkrak dan tidak dapat digunakan karena keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet di sekolah-sekolah.
Kondisi ini memperparah kekecewaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jangka panjang.
LIMAPERA Kritik Keras: "Jangan Cuma Malu, DPRD Harus Mundur!"
Ketua Umum Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat Wahyu Ridhoni, S.IP menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemkab dan DPRD Langkat.
Kondisi ini memperparah kekecewaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jangka panjang.
LIMAPERA Kritik Keras: "Jangan Cuma Malu, DPRD Harus Mundur!"
Ketua Umum Lingkaran Mahasiswa Peduli Rakyat Wahyu Ridhoni, S.IP menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Pemkab dan DPRD Langkat.
Ia menilai bahwa defisit ini mencerminkan pemaksaan kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan program maupun manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan dan anggaran yang dipaksakan demi kepentingan pribadi maupun instansi, jelas merugikan rakyat. Banyak pejabat yang tidak kompeten dalam bidangnya, inilah penyebab defisit yang sebenarnya,” tegasnya Wahyu, Selasa (15/7/2025).
Wahyu juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting (Fraksi PDIP), yang hanya mengaku malu atas defisit Rp242 miliar tersebut.
“Mengaku malu tidak cukup. DPRD seharusnya meminta maaf secara terbuka dan mengundurkan diri bersama-sama. Mereka adalah pihak yang menyetujui dan mengawasi APBD. Artinya, mereka ikut bertanggung jawab atas defisit ini,” pungkasnya.
Warga Langkat: Jangan Hanya Jadi Wacana Politik
Isu defisit keuangan dan dugaan pemborosan anggaran kini menjadi bola panas yang menggema di ruang publik Langkat. Tokoh masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa bersuara lantang menuntut transparansi, evaluasi, dan penegakan hukum.
“Apakah aparat penegak hukum akan bertindak? Atau ini akan menjadi kasus lama yang dilupakan?” ungkap warga Langkat yang enggan disebut namanya.
Kini, masyarakat Langkat menunggu langkah tegas dari lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Warga berharap permasalahan ini tak sekadar menjadi wacana politik, tetapi ditindaklanjuti dengan audit menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum.
“Setiap kebijakan dan anggaran yang dipaksakan demi kepentingan pribadi maupun instansi, jelas merugikan rakyat. Banyak pejabat yang tidak kompeten dalam bidangnya, inilah penyebab defisit yang sebenarnya,” tegasnya Wahyu, Selasa (15/7/2025).
Wahyu juga menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting (Fraksi PDIP), yang hanya mengaku malu atas defisit Rp242 miliar tersebut.
“Mengaku malu tidak cukup. DPRD seharusnya meminta maaf secara terbuka dan mengundurkan diri bersama-sama. Mereka adalah pihak yang menyetujui dan mengawasi APBD. Artinya, mereka ikut bertanggung jawab atas defisit ini,” pungkasnya.
Warga Langkat: Jangan Hanya Jadi Wacana Politik
Isu defisit keuangan dan dugaan pemborosan anggaran kini menjadi bola panas yang menggema di ruang publik Langkat. Tokoh masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa bersuara lantang menuntut transparansi, evaluasi, dan penegakan hukum.
“Apakah aparat penegak hukum akan bertindak? Atau ini akan menjadi kasus lama yang dilupakan?” ungkap warga Langkat yang enggan disebut namanya.
Kini, masyarakat Langkat menunggu langkah tegas dari lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Warga berharap permasalahan ini tak sekadar menjadi wacana politik, tetapi ditindaklanjuti dengan audit menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum.
