IDN Post - Langkat, Tahun 2024 menjadi tahun kelam bagi masyarakat Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Sejumlah hak masyarakat yang bersumber dari Dana Desa, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan honorarium kader Posyandu, diduga kuat tidak disalurkan sebagaimana mestinya.
Padahal dana tersebut seharusnya menjadi penopang ekonomi warga kurang mampu dan bentuk apresiasi kepada para kader Posyandu yang selama ini berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Yang lebih memprihatinkan, dugaan penyelewengan ini justru terjadi di bawah kepemimpinan NH, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Serapuh Asli.
Meskipun telah dinonaktifkan sejak Oktober 2024, ironisnya, hingga kini ia masih menerima gaji secara rutin.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat.
Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tidak aktif secara jabatan, dan tengah dikaitkan dengan dugaan penggelapan dana desa, masih bisa menikmati hak keuangan negara, sementara rakyat dan pelayan masyarakat justru tidak mendapat apa-apa?
Seorang warga menyuarakan keresahan ini secara terbuka dan meminta dengan tegas agar pihak-pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), segera turun tangan dan mengambil alih penanganan kasus ini.
Bagaimana mungkin seseorang yang sudah tidak aktif secara jabatan, dan tengah dikaitkan dengan dugaan penggelapan dana desa, masih bisa menikmati hak keuangan negara, sementara rakyat dan pelayan masyarakat justru tidak mendapat apa-apa?
Seorang warga menyuarakan keresahan ini secara terbuka dan meminta dengan tegas agar pihak-pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), segera turun tangan dan mengambil alih penanganan kasus ini.
Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Perlu ada transparansi, audit menyeluruh, dan langkah hukum tegas untuk memastikan bahwa tidak ada uang negara yang diselewengkan, dan hak-hak rakyat segera dikembalikan.
Sudah saatnya keadilan ditegakkan. Dana Desa adalah milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi bancakan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.
Sudah saatnya keadilan ditegakkan. Dana Desa adalah milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi bancakan oknum yang menyalahgunakan kekuasaan.
