IDN Post - Medan, Derasnya arus informasi yang menyelimuti polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara menuai beragam tanggapan. Salah satu suara yang menyerukan ketenangan datang dari Ganda Risky Siregar, seorang pemuda Sumatera Utara yang meminta publik untuk tidak terjebak dalam provokasi dan asumsi yang tak berdasar.
Menurut Ganda, situasi yang awalnya bersifat administratif kini digiring menjadi persoalan personal, dengan Ketua DPRD Sumut menjadi sasaran kritik yang tidak proporsional.
“Pernyataan Bu Erni sebenarnya masih dalam konteks menunggu proses pembahasan antarpemerintah. Tapi publik malah disuguhkan framing liar yang memicu polemik dan serangan personal,” jelas Ganda saat ditemui di Medan, Rabu (18/6/2025).
Ia menambahkan, dasar dari sikap Ketua DPRD Sumut kala itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan berlandaskan pada surat keputusan awal dari Kemendagri yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam administrasi Sumut.
“Jangan lupakan bahwa sebelum ada keputusan final, memang ada dokumen resmi dari Mendagri yang menyebut pulau-pulau itu bagian dari Sumut. Ketua DPRD hanya menjalankan fungsi konstitusional untuk membela wilayahnya,” ujar pemuda sumatera Utara.
Lebih lanjut, Ganda menilai bahwa situasi sebenarnya telah ditangani langsung oleh Presiden Prabowo dan tidak perlu terus diperkeruh dengan spekulasi liar, terutama di media sosial.
“Kita melihat banyak komentar yang tidak etis, mulai dari tuduhan politis sampai urusan pribadi. Ini bukan ruang debat sehat, tapi justru bentuk kemunduran dalam berdemokrasi,” katanya tegas.
Setelah Presiden mengambil alih penanganan, tambah Ganda, sejumlah data baru mulai muncul. Salah satunya dokumen perjanjian antara Gubernur Aceh dan Sumut pada tahun 1992 yang memperjelas posisi administrasi empat pulau tersebut.
“Bukti-bukti baru, termasuk arsip kesepakatan tahun 1992, sudah dikonfirmasi oleh pihak terkait. Bahkan Wamendagri sudah memberi penjelasan terbuka. Artinya, tidak perlu lagi kita perpanjang perdebatan ini,” ujarnya.
Ganda juga menekankan bahwa Ketua DPRD Sumut bukanlah figur yang anti-kritik. Ia justru dikenal sebagai pemimpin legislatif yang terbuka terhadap semua lapisan masyarakat.
“Beliau sangat inklusif. Banyak organisasi, mahasiswa, bahkan kelompok kritis yang sudah pernah beraudiensi langsung. Jadi kalau mau mengkritik, sampaikan secara elegan dan berdasar,” ujar Ganda.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk menutup narasi permusuhan dan kembali membangun jembatan dialog yang damai dan produktif.
“Sudahi saling curiga. Mari kita pulihkan kembali semangat bersaudara antara Aceh dan Sumut. Polemik boleh terjadi, tapi jangan biarkan itu merusak kebersamaan kita,” pungkasnya.
“Jangan lupakan bahwa sebelum ada keputusan final, memang ada dokumen resmi dari Mendagri yang menyebut pulau-pulau itu bagian dari Sumut. Ketua DPRD hanya menjalankan fungsi konstitusional untuk membela wilayahnya,” ujar pemuda sumatera Utara.
Lebih lanjut, Ganda menilai bahwa situasi sebenarnya telah ditangani langsung oleh Presiden Prabowo dan tidak perlu terus diperkeruh dengan spekulasi liar, terutama di media sosial.
“Kita melihat banyak komentar yang tidak etis, mulai dari tuduhan politis sampai urusan pribadi. Ini bukan ruang debat sehat, tapi justru bentuk kemunduran dalam berdemokrasi,” katanya tegas.
Setelah Presiden mengambil alih penanganan, tambah Ganda, sejumlah data baru mulai muncul. Salah satunya dokumen perjanjian antara Gubernur Aceh dan Sumut pada tahun 1992 yang memperjelas posisi administrasi empat pulau tersebut.
“Bukti-bukti baru, termasuk arsip kesepakatan tahun 1992, sudah dikonfirmasi oleh pihak terkait. Bahkan Wamendagri sudah memberi penjelasan terbuka. Artinya, tidak perlu lagi kita perpanjang perdebatan ini,” ujarnya.
Ganda juga menekankan bahwa Ketua DPRD Sumut bukanlah figur yang anti-kritik. Ia justru dikenal sebagai pemimpin legislatif yang terbuka terhadap semua lapisan masyarakat.
“Beliau sangat inklusif. Banyak organisasi, mahasiswa, bahkan kelompok kritis yang sudah pernah beraudiensi langsung. Jadi kalau mau mengkritik, sampaikan secara elegan dan berdasar,” ujar Ganda.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk menutup narasi permusuhan dan kembali membangun jembatan dialog yang damai dan produktif.
“Sudahi saling curiga. Mari kita pulihkan kembali semangat bersaudara antara Aceh dan Sumut. Polemik boleh terjadi, tapi jangan biarkan itu merusak kebersamaan kita,” pungkasnya.
