IDN Post - Langkat, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Langkat, Rabu 30 April 2025 melakukan aksi unjuk rasa di dua lokasi strategis di Kabupaten Langkat, yakni Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Kantor Bupati Langkat.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hari, para mahasiswa mendesak Bupati Langkat untuk segera mencopot Kepala Dinas PMD, Nuriansyah Putra SSTP MSi.
Mereka menuding Nuriansyah terlibat dalam pungli sebesar Rp1 juta per desa untuk memuluskan proses pencairan Dana Desa.
Akibat dugaan pungli tersebut, dari total 240 desa di Kabupaten Langkat, hanya sebagian kecil yang berhasil mencairkan anggarannya.
Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua SEMMI Wilayah Sumatera Utara, Nanda Ferdianta Sebayang, dan Ketua SEMMI Kabupaten Langkat, M Ihlal Afiq, itu berlangsung dalam suasana penuh kekecewaan.
Para mahasiswa kecewa karena tidak satupun pejabat, baik dari Dinas PMD maupun dari Kantor Bupati, yang hadir menemui mereka.
Kami kecewa. Bupati Langkat yang dulu saat pilkada meminta dukungan dari rakyat, kini malah bungkam terhadap dugaan pungli Dana Desa yang sudah jadi rahasia umum. Kami mendesak agar Kadis PMD segera dicopot dan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas M Ihlal Afiq dalam orasinya.
Mahasiswa juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, masih terdapat sekitar 80 desa yang belum menerima pencairan Dana Desa.
Mereka menduga hal itu disebabkan para kepala desa menolak untuk membayar pungutan tidak resmi yang diminta oleh oknum tertentu.
Situasi memanas saat para mahasiswa membakar ban bekas di depan kedua kantor pemerintahan tersebut sebagai bentuk kekecewaan.
Mereka juga sempat menerobos masuk ke area Kantor Bupati Langkat dan melanjutkan orasi di halaman dalam.
Meskipun sempat memicu kepanikan, aksi tetap berlangsung aman dan tertib di bawah pengawasan ketat dari aparat Polres Langkat dan petugas Satpol PP.
Satu unit mobil pemadam kebakaran juga disiagakan untuk mengantisipasi dampak dari aksi pembakaran ban.
Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons dalam waktu dekat.
