IDN Post - Medan, Masyarakat Melek Energi (MME) Sumatera Utara menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh PT Pertamina, khususnya di unit operasional PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Medan Group (18/5/2025).
Dugaan ini mencuat setelah ditemukannya indikasi kebocoran yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah signifikan.
Berdasarkan laporan investigasi yang dimuat di media mitrapolri.net, lemahnya pengawasan ini disinyalir menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM), yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.
Berdasarkan laporan investigasi yang dimuat di media mitrapolri.net, lemahnya pengawasan ini disinyalir menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM), yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.
Dalam pemberitaan tersebut juga disertakan bukti visual aktivitas yang mencurigakan di lokasi terminal BBM Pertamina.
Ketua Umum MME Sumut Irwandi P. Sembiring menyatakan, “Kami mendesak pihak Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasannya. Tidak hanya demi mencegah kerugian negara, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN energi terbesar ini.”
MME juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan ini secara serius dan melakukan audit menyeluruh terhadap operasional terminal terkait.
Pasal 55 UU Migas, Pasal ini mengatur sanksi bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.
MME Sumut berharap pihak penegak hukum untuk dapat menyelidiki terkait restan atau sisa minyak dari tangki Pertamina tersebut, karena diduga adanya permainan dari pegawai atau karyawan Petamina yang nakal, jika Pimpinan terlibat maka kami minta untuk dicopot dari jabatannya.
Ketua Umum MME Sumut Irwandi P. Sembiring menyatakan, “Kami mendesak pihak Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasannya. Tidak hanya demi mencegah kerugian negara, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN energi terbesar ini.”
MME juga meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan ini secara serius dan melakukan audit menyeluruh terhadap operasional terminal terkait.
Pasal 55 UU Migas, Pasal ini mengatur sanksi bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.
MME Sumut berharap pihak penegak hukum untuk dapat menyelidiki terkait restan atau sisa minyak dari tangki Pertamina tersebut, karena diduga adanya permainan dari pegawai atau karyawan Petamina yang nakal, jika Pimpinan terlibat maka kami minta untuk dicopot dari jabatannya.
Karena hal tersebut telah menimbulkan kebocoran uang Negara yang dapat merugikan Negara.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga terang-benderang. Kebocoran uang negara bukan persoalan kecil, dan harus ada pertanggungjawaban,” tegas Irwandi.
MME Sumut mengambil sikap khusus pada bidang energi, akan turun kejalan dan memviralkan persoalan dugaan kebocoran keuangan negara secara nasional.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga terang-benderang. Kebocoran uang negara bukan persoalan kecil, dan harus ada pertanggungjawaban,” tegas Irwandi.
MME Sumut mengambil sikap khusus pada bidang energi, akan turun kejalan dan memviralkan persoalan dugaan kebocoran keuangan negara secara nasional.
Hal tersebut adalah bagian dari pada sosial kontrol terhadap isu-isu energi yang berkembang.
"Kami akan turun kejalan dan membawa kasus ini ke ranah pidana, kebocoran keuangan negara adalah masalah serius, karena hal tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami akan viralkan kasus ini sampai nasional." Tutup Irwandi
"Kami akan turun kejalan dan membawa kasus ini ke ranah pidana, kebocoran keuangan negara adalah masalah serius, karena hal tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami akan viralkan kasus ini sampai nasional." Tutup Irwandi
