IDN Post - Medan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara menggelar Dialog Publik bertajuk Analisis Kritis Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (26/4) sore di Rumah Kopi, Jalan Gajah Mada, Medan.
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Pegiat Hukum Sumut Irwansyah, SH, MH, Pengamat Politik Dr. Faisal Riza, MA, Pemerhati Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, dan Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, SH. Dialog dipandu oleh Aulia Ramadhan selaku moderator.
Dalam sambutannya, Ketua KAMMI Sumut, Wira, menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan pemerintah.
“Enam bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo adalah momentum penting untuk mengkritisi kebijakan, mengingat banyak program strategis nasional yang telah dan sedang dijalankan. Mahasiswa harus tetap menjadi mitra kritis pemerintah demi kemajuan bangsa,” ujar Wira.
Diskusi berlangsung dinamis, membahas berbagai isu mulai dari penegakan hukum, kondisi politik nasional, program nasional hingga persoalan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Pegiat Hukum, Irwansyah SH MH, menyoroti masih lemahnya penegakan hukum dibawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, meski banyak kasus hukum besar mencuat ke permukaan seperti kasus korupsi di Pertamina yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 968,5 triliun, tetapi hingga kini masih belum jelas penyelesaiannya, meski pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka.
Selain penegakan hukum, Irwansyah juga menyoroti lolosnya Revisi UU TNI dengan proses yang singkat di DPR RI. “Hingga kini masih banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat atas revisi UU TNI ini dengan mengajukan judicial review ke MK,” ujarnya.
Pengamat politik yang juga dosen UINSU Faisal Riza, menyatakan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis politik dengan munculnya berbagai masalah yang timbul dengan penurunan nilai-nilai demokrasi, disrupsi digital, krisis lingkungan, serta merosotnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Faisal bahkan menyebut di tingkat elit nasional, telah muncul adanya ketidakpuasan akan kepemimpinan nasional, terutama terhadap Gibran Rakabuming Raka –putra mantan presiden Joko Widodo– yang dinilai tidak layak untuk menempati posisi wakil presiden.
“Ada 103 purnawirawan jenderal yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-POLRI, bahkan telah mengeluarkan petisi agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari posisi wakil presiden. Tak hanya itu, mereka juga membuat petisi agar dilakukan reshuffle kabinet, dimana ‘orang-orang Jokowi’ agar dibuang dari kabinet. Ini membuktikan adanya krisis politik dari tingkat pusat hingga ke daerah,” jelas Faisal.<span;><span;>
Sementara, Irham Sadani Rambe, mengajak mahasiswa sebagai intelektual muda terdidik, untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran agar sesuai dengan Asta Cita dan cita-cita reformasi.
Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran, untuk lahirkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045. Program ini baru mulai berjalan pada tahap uji coba di sejumlah daerah. Tapi ironis, program baru berjalan sudah terjadi insiden, puluhan bahkan ratusan murid di sejumlah daerah mengalami keracunan makanan setelah menyantap MBG.
“Jika pengawasan ketat tidak dilakukan pada program MBG ini, terutama pada kualitas makanan yang akan disajikan pada murid, bukan generasi emas yang akan lahir melainkan generasi cemas,” ujar Irham.
Sekitar seratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan perguruan tinggi di Medan, tampak antusias mengikuti jalannya diskusi. Para peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan pandangan kritis terhadap evaluasi kinerja pemerintah.
Pada dialog ini, para narasumber juga memberikan rekomendasi solusi terhadap berbagai persoalan yang diangkat.
Acara ditutup dengan seruan kepada mahasiswa untuk terus mengasah kemampuan analisis dan menjaga idealisme dalam mengawal jalannya pemerintahan.
